PENGUATAN KAPASITAS KEUANGAN NEGARA MELALUI REVISI UU PENGELOLAAN PNBP
DOI:
https://doi.org/10.22212/jbudget.v2i1.31Keywords:
state finance, fiscal revenue, non-tax government revenue, the law no.20/1997Abstract
One of the government’s duties and functions in the state finance is the management of state revenue as a source of development financing. Efforts to maintain fiscal stability through increased state revenues have not been fully supported by optimal non-tax government revenue or so called locally as PNBP management. This can be seen from PNBP achievement which is still fluctuative and the correlation to the economic growth and the achievement of development indicators have not yet been shown added to the various problems that occurred in 20 years of PNBP management since the enactment of Law Number 20/1997 that demanded the completion of the Draft Law on PNBP Management. This makes this study interesting to be examined. The use of qualitative analysis and descriptive approach are expected to be able to describe the mapping of PNBP management’s problem comprehensively and to present strategic issues in the PNBP Management Bill discussion so that the strengthening of state finances can be achieved through PNBP management revision. The draft law existence on PNBP is also expected to provide legal clarity, legal certainty, legal enforceability and legal effectiveness for central and local government in manifesting decentralization that justify, effective and efficient. Discussion of PNBP’s draft law is to involve local government, which is the one that wil create PNBP and to focus on its mechanism of management.
References
Buchanan, James M. 1963. “The Economics of Earmarked Taxes”. The Journal of Political Economy. Vol. 71 Nomor 5 (Oct., 1963). The University of Chicago Press. Goetz
Dumairy. 1996. “Perekonomian Indonesia”. (Jakarta: Penerbit Erlangga,), hal. 158,
http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2469/15.102-Potensi-Hambatan-dan-Pengawasan-Pengelolaan-Penerimaan-Negara-Bukan-Pajak, diakses tanggal 5 April pk.22.32
Kementerian Keuangan. 2017. Penyempurnaan Pengelolaan PNBP, disampaikan dalam Focus Group Discussion di Hotel Borobudur 23-25 Januari 2017.
KPK. 2017. Kerugian Negara terkait PNBP Minerba Capai Rp6,7 triliun, (http://www.beritasatu.com/nasional/135014-kpk-kerugian-negara-terkait-pnbp-minerba-capai-rp-67-triliun.html), diakses tanggal 5 April 2017, 21.19.
Kuncoro, Mudrajad. 2010, “Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan”, UPP STIM YKPN Yogyakarta, Edisi Kelima, Cet. 1.
Leksono, Sonny. 2013, “Penelitian Kualitatiff Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode”, Raja Grafindo Persada Jakarta, Cet 1.
Menteri Keuangan. 2017. Utang Bisa Bikin Ekonomi Positif, (http://bisnis.liputan6.com/read/2665260/utang-bisa-bikin-ekonomi-positif), diakses tanggal 4 April 2017, pk.21.38
Naskah Akademik RUU Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Nijkamp. 2000. “Entrepreneurship in Modern Network Economy”, Journal of Regional Studies, 2000, hal 395-405.
Paparan KPK mengenai Kajian Permasalahan Dalam Proses Pengelolaan PNBP Minerba.
Pasaribu, R.B.F. 2012, “Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi” Bahan Ajar Ekonomi Pembangunan, https://rowlandpasaribu.wordpress.com/perkuliahan/ekonomi-pembangunan/
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara (MPN).
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Negara Pada Tahun Anggaran Berjalan Melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-02/PB/2007 tentang Pedoman Penatausahaan dan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-69/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembalian Penerimaan Negara Atas Beban Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/lembaga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penggunaan PNBP yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu.
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.
Rapat Dengar Pendapat dalam Pembahasan RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Pansus HKPD DPR RI, 30 Juni 2014
Sukirno, Sadono. 2016, “Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru”, Raja Grafindo Persada Jakarta, Cet 6.
Stourm, Rene. 2007. “The Budget.” Dalam Tjip Ismail, Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia, (Jakarta: Yellow Printing, 2007), hal. 11.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Yusuf Kalla. 2007. Masa Depan Ekonomi Indonesia, (http://bisnis.liputan6.com/read/2672934/ekonomi-ri-bisa-tumbuh-6-persen-ini-syaratnya), diakses tanggal 4 April 2017 pk.21.14
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Ariesy Tri Mauleny
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Budget is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Permissions beyond the scope of this license may be available at https://ejurnal.dpr.go.id/index.php/jurnalbudget/index.
