Menilik Upah Minimum dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Rastri Paramita

doi:10.22212/jbudget.v6i2.115

Penulis

Rastri Paramita

DOI:

https://doi.org/10.22212/jbudget.v6i2.115

Kata Kunci:

upah minimum, ketimpangan pendapatan, struktur ketenagakerjaan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi upah minimum, struktur ketenagakerjaan, dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari BPS, peraturan perundang-undangan, policy brief terkait upah minimum dan kesenjangan pendapatan serta hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini berupa upah minimum akan efektif jika struktur angkatan kerja di suatu negara lebih dominan bekerja di sektor formal. Selain itu, upah minimum yang meningkat setiap tahunnya dapat mencerminkan inflasi akibat kenaikan harga barang sehingga menyebabkan upah riil cenderung menurun.
Selain itu, penetapan upah minimum di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota masih terlalu sederhana karena belum memperhitungkan perbedaan daerah, sektor, dan jenis usaha yang ada di setiap daerah. Ketiadaan data rinci terkait data ekonomi dan sosial budaya menyebabkan kebijakan penetapan upah minimum yang diterapkan selama ini belum mampu mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Peningkatan produktivitas pekerja harus dimulai melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan pekerja.

Referensi

Badriah, Lilis Siti. (2019). Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kaitannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Serta Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya. Sustainable Competitive Advantage-9. FEB Universitas Soedirman.

Badan Kebijakan Fiskal. (2019). Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2019 Edisi 2. Kementerian Keuangan.

Badan Pusat Statistik. (2016). Pemertaan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 2016. Badan Pusat Statistik. Jawa Tengah.

Bendesa, I komang Gde; dan Setyari, Ni Putu Wiwin. (2019). Kesenjangan Produktivitas Tenaga Kerja Dan Tingkat upah Di Indonesia. Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2019 Edisi 2. Badan kebijakan Fiskal.

Chun, Natalie: dan Khor, Niny. (2010). Minimum Wages and Changing Wage Inequality in Indonesia.ADB Economics Working Paper Series, No 196. Filipina.

Creswell, John W. (2014). Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publication.

Gindling, T. dan K. Terrel. (2005). Upah Minimum Resmi dan Upah Formal dan Informal Pekerja Sektor di Kosta Rika. Pembangunan Dunia 33(11):1905–21.

lman, Irma; dan Cynthia T. Morris. (1973). Economic Growth dan Social Equity in Developing Countries. California: Stanford University Press.

Islam, Iyanatul; dan Suahasil Nazara. (2000). Estimating Employment Elasticity for The Indonesian Economy. Technical Note on the Indonesian Labour Market. International Labour Office, Jakarta, Indonesia.

Kuncoro, Murdrajat. (2006). Ekonomi Pembangunan. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Kuncoro, Mudrajad. (2010). Ekonomika Pembangunan: Masalah, Kebijakan, dan Politik, Erlangga, Jakarta.

Kuznets, Simon. (1955). Economic Growth and Income Inequality, The American Economic Review Vol. 45. No. 1, pp. 1-28.

Lewis, Sir W Arthur. (1982). The Theory and Experience of Economic Development. London.

Loewenson, R. (1998). Health Impact of Occupational Risks in the Informal Sector in Zimbabwe. International Journal of Occupational and Environmental Health 4(4):264–74.

Neumark, David: Schweitzer, Mark; dan Wascher, William. (1999). Will Increasing the Minimum Wage Help the Poor? Federal Reserve Bank of Cleveland.

Neumark, David: Schweitzer, Mark; dan Wascher, William. (2005). The Effects of Minimum Wages on the Distribution of Family Incomes A Nonparametric Analysis. JSTOR, Vol. 40, N0. 4.

McMillan, Margaret S; dan Rodrik, Dani. (2011). Globalization, Structural Change, and Productivity Growth. NBER Working Paper Series, Working Paper 17143. National Bureau of Economic Research, Cambridge.

McGowan, Muge; dan Anrews, Dan. (2015). Labour Market Mismatch and Labour Productivity: Evidence from PIAAC Data. OECD Economics Department Working Papers No.1209.

Raff, Daniel M.G; dan Summers, Lawrence H. (1986). Did Harry Ford Pay Efficiency Wages? National Bureau of Economic Research, Cambridge.

Rama, M. (2001). The Consequences of Doubling the Minimum Wage: The Case of Indonesia. Industrial and Labor Relations Review. 54 (4). 864-881.

Sitanggang, Okta Martua. (2017). Program Pemerintah Menekan Angka Ketimpangan. Info Risiko Fiskal, Edisi 1. DJPPR, Kementerian Keuangan.

Stolper, W. F; & Samuelson, P. A. (1941). Protection and Real Wages. Review of Economic Studies, 9 (1): 58–73, doi:10.2307/2967638.

Sukirno, Sadono. (2006). Makroekonomi: Teori Pengantar (edisi ke tiga). Rajawali Press. Jakarta.

Sungkar, Sari Nurmalisa; Nazamuddin; dan Nasir, Muhammad. (2015). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. Jurnal Ilmu Ekonomi, Vo. 3, No.2. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

Suryahadi, A., W. Widyanti, D. Pewira, and S. Sumarto. (2003). Minimum Wage Policy and Its Impact on Employment in the Urban Formal Sector. Bulletin of Indonesian Economic Studies.

Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. (2010). Pembangunan Ekonomi. Erlangga, Jakarta.

Widarti, Diah. (2006). PEranan Upah Minimum Dalam Penentuan Upah Di Sektor Informal Di Indonesia. ILO.

Willamson, J.G. (1965). Regional Inequalities and The Process of National Development. Economic Development and Cultural Change, Vol. 3, Hlm 3-45.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak.

Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nmor 21 Tahun 2016 tentang

Kebutuhan Hidup Layak.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Volscho, Thomas. (2005). Minimum Wages and Income Inequality in The American States, 1960-2000. Research in Social Stratification and Mobility 23, 343-368.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP-226/MEN/200 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, Dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi.