Gambaran Kemampuan Keuangan Provinsi Di Wilayah Barat Indonesia dan Kebijakan pada Transfer Ke Daerah Tahun 2010-2020
DOI:
https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i1.119Kata Kunci:
analisis share, analisis pertumbuhan, metode kuadranAbstrak
Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kemampuan keuangan daerah di provinsi barat Indonesia. Selanjutnya berdasarkan hasil tersebut dapat diberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah terkait kebijakan transfer ke daerah. Penelitian ini menggunakan analisis share and growth dan metode kuadran. Berdasarkan hasil analisis share diperoleh lima provinsi dengan nilai share tertinggi yaitu Riau, Kepulauan Riau, Banten, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Selatan. Dengan menggunakan analisis pertumbuhan, terdapat lima provinsi dengan nilai pertumbuhan tertinggi yaitu Banten, Bali, DI Yogyakarta, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Dengan menggunakan metode kuadran, terdapat dua wilayah pada kuadran I, dua wilayah pada kuadran II, lima wilayah pada kuadran III, dan tujuh wilayah pada kuadran IV.
Referensi
Andriana, Nina. 2020. Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Daerah. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol.2, No.1 (2020). Hal.105-113.
Andriani, R.N.R dan Wahid, NN. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015. Jurnal Akuntansi Vol.13 No.1 Januari-Juni 2018.
Badan Pusat Statistik. 2022. Berita Resmi Statistik Provinsi Bali
. Berita Resmi Statistik Provinsi Bangka Belitung
. Berita Resmi Statistik Provinsi Banten.
. Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu.
. Berita Resmi Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
. Berita Resmi Statistik Provinsi Jambi.
. Berita Resmi Statistik Provinsi Kepulauan Riau
. Berita Resmi Statistik Provinsi Riau
. Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Barat.
. Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Selatan
Boston Consulting Group. 2022. What is the growh share matrix. https://www.bcg.com/about/overview/our-history/growth-share-matrix.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2022. Anggaran dan Realisasi APBD 2010-2020. https://djpk.kemenkeu.go.id/.
Dornbush, Rudiger & Stanley Fisher, Macroeconomic, McGraw-Hill, 1994.
Ginting, A., Hamzah, M., & Sofilda, E. (2019). Pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 4(2), 105-127.
https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.126.
Halim, Abdul. 2014. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN. Kementerian Keuangan 2022. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Audited Tahun 20110-2020.
. Nota Keuangan beserta APBN Tahun 2022.
KPPOD. 2021. Kemandirian fiskal daerah masih rendah. https://www.kppod.org/berita/view?id=1028
KPPOD. 2021. Keuangan Daerah: Keluar dari Flypaper Effect. https://www.kppod.org/berita/view?id=958.
Kuncoro, Mudrajad. 2014. Otonomi Daerah Menuju Era Pembangunan Daerah, Jakarta. Lincolin Arsyad, 2004, Ekonomi Pembangunan STIE Yogyakarta.
Mamuka Veronika dan Inggriani Elim. 2014. Analisis Dana Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal EMBA Vol.2 No.1 Maret 2014. 646-655.
Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Rustiadi. 2009. Pengembangan Wilayah Pesisir sebagai Wilayah Strategis Pembangunan Daerah. Makalah Pelatihan Pengelolaan dan Perencanaan Wilayah Pesisir secara berkelanjutan. Bogor: IPB dan Departemen Kelautan Perikanan RI.
Sadono Sukirno, 2006. Makro ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
Sirojuzilam, (2008). Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur provinsi Sumatera Utara. Pustaka Bangsa Press.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Wirartha, I Made. (2006). Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. Penerbit Andi. Jakarta.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2022 Rendy Alvaro
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Budget is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Permissions beyond the scope of this license may be available at https://ejurnal.dpr.go.id/index.php/jurnalbudget/index.
Pernyataan Etika
