Analisis Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah

Penulis

  • Ratna Christianingrum Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Setjen Dewan Perwakilan Rakyat RI
  • Ade Nurul Aida Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Setjen Dewan Perwakilan Rakyat RI

DOI:

https://doi.org/10.22212/jbudget.v5i2.98

Kata Kunci:

kemampuan keuangan daerah, otonomi daerah, metode indeks dan kuadran, uji beda

Abstrak

 

Analisis ini bertujuan untuk mempelajari pelaksanaan otonomi daerah ditinjau dari kemampuan keuangan daerah sebelum adanya otonomi daerah dan membandingkan kemampuan keuangan daerah setelah adanya otonomi daerah. Parameter yang digunakan adalah perhitungan dan analisis kinerja PAD dengan menggunakan metode indeks, metode kuadran, dan uji beda.
Hasil analisis menunjukkan bahwa setelah otonomi daerah kemampuan keuangan daerah mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan jumlah provinsi yang memiliki IKK tinggi mengalami penurunan dari sebelum otonomi daerah. Selain itu, berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa pelaksanaan desentralisasi tidak meningkatkan kemampuan keuangan provinsi di Indonesia. Peta kemampuan keuangan provinsi-provinsi di Indonesia sebelum dan sesudah otonomi daerah juga menunjukkan bahwa perubahan peta kemampuan daerah cukup signifikan. Sebanyak 15 provinsi mengalami penurunan klasifikasi kemampuan keuangan daerahnya. Sementara itu, hanya 2 provinsi yang mengalami peningkatan klasifikasi kemampuan keuangan daerah. Untuk itu, pemerintah mendorong pemerintah daerah agar mampu berinovasi dalam mencari potensi sumber pendapatan daerah.

Referensi

Adi, Priyo H, 2012. Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). KRITIS Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Vol. XXI No. I: 1-19

BAPPENAS. 2003. Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.

Davey K. J. 1988. Pembiayaan Pemerintah Daerah, Terjemahan Amanullah. Jakarta: UI Press.

DJPb. 2019. Kajian Fiskal Regional Tahun 2019 Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur

Efendi, David dan Wuryanti, Sri,. 2011. Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otoda Di Kabupaten Nganjuk. Working paper. Universitas Muhammadiyah Semarang

Enceng, and Yuli, Tirtariandi El Anshori. (2014). Pengukuran Kemampuan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. In: Seminar Nasional UT 2014, 23 Oktober 2014, Universitas Terbuka Convention Center (UTCC).

Gamkhar, Shama; & Oates, Wallace. 1996. Asymmetries in the Response to Increases and Decreases in Governmental Grants: Some Empirical Evidence. National Tax Journal, Hal: 510-512

Gravetter, F. J., & Wallnau, L. B. (2013). Statistics for the Behavioral Sciences. New York: Wadsworth Cengage Learning.

Halim, Abdul dan Abdullah, Syukri. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja PEMDA: Studi Kasus Kabupaten dan kota di Jawa dan Bali. Jurnal Ekonomi STEI No. 2 Tahun XIII/25.

__________,. (2001). Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat

___________. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi. Yogjakarta: UPP AMP YKPN.

Haryanto, Joko Tri . 2017. Analisis Perbandingan Peta Kemampuan Keuangan Daerah Penghasil Sda Dan Non-Sda Di Era Disentralisasi Fiskal. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik 8(2):103-116. DOI: 10.22212/jekp.v8i2.821

Hruza, Filip. (2015). Public Sector Organization Financial Ratios Recent Development As A Matter Of Financial Innovation. Investment Management and Financial Innovations. Vol. 12, Issue 2.

Kamaroellah, R. Agoes. 2017. Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Vol. 14, No. 1 (2017). http://dx.doi.org/10.19105/nuansa.v14i1.1316

Kementerian Keuangan. 2019. Kajian Fiskal Regional Tahun 2018: Provinsi Kalimantan Timur

Khusnaini, M. 2016. Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah. BPFE UNIBRAW Malang, 21.

Kuncoro, Haryo. 2007. Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar

Kusumah, D. Brata, 2001. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: PT Gramedia.

MacFarland, T. W., & Yates, J. M. (2017). Introduction to Nonparametric Statistics for the Biological Sciences Using R. Switzerland: Springer Nature.

Mahi, R. (2001). Fiscal Decentralization: Its Impact on Cities Growth. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 2(1), 1-20. https://doi.org/10.21002/jepi.v2i1.616

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogjakarta: Andi Offset.

Nugraha, Y. N. (2019). Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Retrieved from www.kemenkeu.go.id: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ketergantungan-fiskal-daerah-dalam-pelaksanaan-desentralisasi-fiskal-di-indonesia/

Park, Hun Myoung. 2008. Univariate Analysis and Normality Test Using SAS, Stata, and SPSS. Bloomington The Trustees of Indiana University

Peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengolahan Keuangan Daerah

Prabowo, Tripitono A. 2013. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2013. Media Trend Vol. 8 No. 1 Maret 2013, hal. 26

Setiaji, Wirawan dan Adi, Priyo Hari,. 2007. Peta Kemampuan Keuangan Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali). Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar

Sidik, Machfud. 2002. Optimalisasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Working paper. https://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/882/mod_resource/content/1/Optimalisasi_Pajak_Daerah_dan_Retribusi.pdf

Sijabat, Mentari Yosephen,; Saleh, Choirul,; & Wachid, Abdul. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2 , Hal . 236-242

Susanto, Hery. 2014. tinggi Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 10, Nomor 1, Maret 2014,15-26

Susilo, Gideon Tri Budi dan Priyo, Hari Adi. 2007. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah ( Studi Empiris di Provins Jawa Tengah). Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Surabaya

Tunggal, Amin Widjaja. 1994. Kamus Akuntansi Manajemen Kontemporer. Jakarta: Rineka Cipta, ISBN: 9795186167

Wulandari, Anita. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah Studi Kasus Kota Jambi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol. 5 No. 2 November. https://doi.org/10.22146/jkap.8441

Yani, Ahmad. (2004). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Unduhan

Diterbitkan

30-11-2020

Cara Mengutip

Christianingrum, R., & Aida, A. N. (2020). Analisis Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah. Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara, 5(2), 18–43. https://doi.org/10.22212/jbudget.v5i2.98

Artikel Serupa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Anda juga bisa Mulai pencarian similarity tingkat lanjut untuk artikel ini.

Artikel paling banyak dibaca berdasarkan penulis yang sama

1 2 > >>