Empowerment of Micro, Small, Medium and Enterprises Post Enactment of Act Number 11 Of 2020 Concerning Job Creation
DOI:
https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i1.120Keywords:
Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), Job Creation Act, empowerment, increase the level of MSMEAbstract
The Empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Act Number 11 of 2020 concerning Job Creation has amended eleven articles, added nineteen new articles, and deleted one article from three Acts. These Acts are Act Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, Act Number 20 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises, and Act Number 38 concerning Roads. This paper aims to find out about MSMEs' empowerment process after the enactment of the Job Creation Act and what challenges are faced by the government in MSMEs' empowerment in order to increase the level of MSME actors in Indonesia. The research method is developed using normative juridical methods through literature studies that examine primary legal materials and secondary legal materials. Furthermore, the data analysis techniques used in this study were carried out using qualitative methods, through the collection of written legal materials that were classified according to the order of the identified problems. Based on the results of the study, there are several improvements that should be made by the government related to the criteria for MSMEs, availability of a single database, MSMEs management integration, partnerships, business licensing access, facilitation of financing and fiscal incentives, Special Allocation Funds, protection and empowerment of MSMEs.
References
Antoni Putra. 2020. Penerapan Omnibus law dalam Upaya Reformasi Regulasi,Jurnal Legislasi Indonesia,Vol. 17 No. 1.
Benny Soetrisno. 2021. Ada UU Cipta Kerja, UMKM Masih Susah Dapat Pembiayaan Ekspor, dimuat dalam https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1365783-ada-uu-cipta-kerja-umkm- masih-susah-dapat-pembiayaan-ekspor
Byarwati, Anis. Rendahnya Realisasi DAK 2017-2019 Jadi Sorotan. Dimuat dalam https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32214/t/Rendahnya+Realisasi+DAK+2017- 2019+Jadi+Sorotan
Deny Dwi Hartomo dan Hartono. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta, Jurnal Bisnis dan Manjemen, Vol. 14 No. 1, Tahun 2014.
Fakultas Hukum UGM. 2020. Kertas Kebijakan, Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Global Entrepreneurship Monitoring (GEM). 2021. Global Report 2020/2021. London: Global Entrepreneurship Research Association.
Hadi, Yonathan Setianto. 2014. Postur APBN Indoensia. Jakarta: Dirjen Anggaran Kemenkeu.
Hartomo, Deny Dwi dan Harton. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta. Jurnal Bisnis dan Manejemen, Vol. 14 No. 1.
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Kemenko Perekonomian. 2020. Naskah Akademis RUU tentang Cipta Kerja.
Kemenkop UKM, 2020. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB), dimuat dalam https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002_SANDINGAN_DATA_UMKM_2 018-2019.pdf
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Priyono, Nuwun, dkk. 2017. Deskripsi dan Permasalahan Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM).
Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan, Vol 2 No 2.
Pusat Kajian Anggaran. 2021. Alternatif Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Indonesia.
Pusat Kajian Anggaran. 2022. Tantangan Kebijakan Kewajiban 40% Belanja Produk UMKM dan Koperasi. Budget Issue Brief Vol. 2, Ed.7.
Rasbin. 2019. Strategi Meningkatkan Ekspor Produk-Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Sleman dan Kota Surabaya. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 24 No. 3.
Setiawan, 2017. Inkonsistensi Pengaturan Dalam Pelaksanaan Kewenangan dan Biaya Pemberian Izin Usaha Mikro. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 14 No. 3
Sanggrama, Erlangga Budi, dkk. 2020. Sebuah Solusi untuk UMKM Indonesia. Jurnal Akuntansi.
Vol. 12 No 1.
Sihombing. 2018. Kebijakan Afirmatif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bidang Kekayaan Hak Intelektual. Jurnal Rechtsvinding Vol 7
Sirait dan Prasetyo. 2021. Desain dan Tantangan Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM, Analisis RUU tentang APBN, Pusat Kajian Anggaran 2021.
TNP2K. 2021. Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Jakarta : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
UMKM Gencar Rambah Digital, KPPU Antisipasi Kemitraan Palsu. 2021. Dimuat dalam https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/6011404436097/umkm-gencar-rambah-digital- kppu-antisipasi-kemitraan-palsu
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Yasir Mochtar Arifin. 2019. Tesis: Kewenangan Ideal Lembaga Penegak Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Adhi Prasetyo Satrio Wibowo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Budget is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Permissions beyond the scope of this license may be available at https://ejurnal.dpr.go.id/index.php/jurnalbudget/index.
