PENGARUH ALOKASI DANA DESA TERHADAP KUALITAS DAERAH TERTINGGAL
DOI:
https://doi.org/10.22212/jbudget.v3i1.62Keywords:
Village Funds, Disadvantaged Areas, Community Economic Condition, Quality of Human Resources, Refional Financial CapacityAbstract
The regional autonomy realized in the allocation of village funds has not been able to reduce the existing inequality in Indonesia, especially if it concerns the disadvantaged areas. This study examines the impact of village funds on the economic condition of the community; quality of human resources; and local financial capacity for three years the enactment of village funds for disadvantaged areas. The results show that the village funds have no impact on the economic condition of the community, quality of human resources, and regional financial capacity in disadvantages areas. This can happen if the community empowerment is still weak. As long as the village funds are in place, the focus of the village is still on improving infrastructure development, not on community empowerment, if done, will have an impact on increasing the economic level of the community. This condition occurs even though in the mandate of legislation has been mentioned that the focus of village funds is not only on infrastructure development but also community empowerment. Balancing the utilization of village funds by the villages themselves need to be enforced, because the development of infrastructure without empowerment will have an impact on the higher inequality in the village itself.
References
Abidin, Muhammad Zainul. 2015. Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 6 No. 1, Juni 2015 61 – 76
Antaranews. Pembangunan Daerah Tertinggal Jangan Tergantung APBN. Diakses dari http://www.antaranews.com/print/262825/pembangunan-daerah-tertinggal-jangan-tergantung-apbn
Aswar, Khoirul & Lidya Primta Surbakti. 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Publik Kabupaten/Kota di Indonesia. Makalah Konferensi Seminar Ilmiah Nasional Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur, dan Teknik Sipil 2013, Indonesia
Badan Pusat Statistik. 2014. Indeks Pembangunan Manusia 2014.
Badan Pusat Statistik. 2015. Indeks Pembangunan Manusia 2015.
Badan Pusat Statistik. 2016. Indeks Pembangunan Manusia 2016.
Bhawono, Aryo, et.al. 2017. Investigasi: Menyulap Cacat Rp 1,8 Triliun Dana Desa. detikx.com, Senin, 3 Juli 2017
Cheema, G. S. & Rondinelli, D. A. 1983, 'Implementing Decentralization Policies', in Decentralization and Development: Policy implementation in Developing Countries, eds G. S. Cheema & D. A. Rondinelli, Sage Publications, Beverly Hills, pp. 7-34.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Indonesia tahun 2015.
Hadi Sasana. 2015. Dampak Implementasi Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Stabilitas Harga Di Provinsi Di Indonesia. Media Ekonomi Dan Manajemen Vol. 30 No. 1 Januari 2015
Haryanto, Joko Tri. 2015. Manfaat Bijak Dana Desa. Opini pribadi, diakses dari https://www.kemenkeu.go.id/media/4449/manfaat-bijak-dana-desa.pdf
Haryanto, Joko Tri. 2017. Mekanisme Kebijakan Alokasi Dana Desa. Materi Presentasi disampaikan dalam Forum Kajian Pembangunan “Mengevaluasi Program Dana Desa” tanggal 14 Juni 2017
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2014. Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal No. 141 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal Yang Terentaskan Tahun 2014
Kementerian PPN/Bappenas. 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
Kementerian Keuangan. 2016. FGD Evaluasi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa, Jakarta 29 November 2016. Diambil dari www.kemenkeu.go.id
Kementerian Keuangan. 2016. Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017. Materi Presentasi disampaikan dalam Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Penghitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2017. 21-24 November 2016
Kementerian Keuangan. 2017. Kebijakan dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa. Materi Presentasi disampaikan dalam Lokakarya Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa
Kementerian Keuangan. 2017. Buku Saku Dana Desa. Jakarta
Lewis, B. D. 2015. Decentralising to Villages in Indonesia: Money (and Other) Mistakes, Public Administration and Development 2015. Wiley Online Library
Lewis, B. D. 2015. Indonesian Village Decentralisation is All Money No Plan. East Asia Forum. Diambil dari http://www.eastasiaforum.org
Ndadari, L.W., Adi, P. H. 2008. Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat. The 2nd National Conference UKWMS. Surabaya, 6 September 2008
Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Peraturan Presiden No. 131 Tahun 2015 Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator dalam Penetapan Daerah Tertinggal Secara Nasional
Purnomo, Wahyu P. 2018. Mendes Minta Kepala Desa Kreatif dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Sambas. Diakses dari http://www.netralnews.com/news/kesra/read/132827/mendes.minta.kepala.desa.kreatif.dalam.m
Republik Indonesia. 2014. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 tahun 2015 dan terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
Ridwan, Agung, Syaparuddin, & Candra Mustika. 2017. Pengaruh Sumber Pembiayaan Desentralisasi Fiskal terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat Kemiskinan (Studi di Kabupaten-Kota di Provinsi Jambi). Jurnal Paradigma Ekonomika 2017, Indonesia
Rokhim, R., W. Adawiyah dan M.R. Astrini. 2016. “Kajian Akademik Alternatif Formula Dana Desa.” Draft Kajian Article 33.
Rokhim, R., W. Adawiyah dan M.R. Astrini. 2016. Formula Dana Desa: Sudahkah Mengatasi Kesenjangan Antarwilayah. Catatan Kebijakan. Article 33 No. 13, November 2016
Rondinelli, Dennis A. 1983. Implementing decentralization programmes in Asia: A Comparative Analysis. Public Administration and Development, Vol. 3, 181-207
Santoso & Sandy J. Maulana. 2017. Membangun Model Evaluasi Dampak Dana Desa. Materi Presentasi disampaikan dalam Forum Kajian Pembangunan “Mengevaluasi Program Dana Desa” tanggal 14 Juni 2017
Sapa Indonesia. 2017. Meningkatkan IPM dengan Dana Desa. Diakses dari http://www.sapa.or.id/b1/132-pmk/11609-dana-dea-bali-klkjh
Sofianto, Arif. 2017. Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. Matra Pembaruan 1 (1) 2017: 23-32
Subakti, Tesa Oktiana. 2017. Dana Desa Bisa Genjot Konsumsi. Diakses dari http://www.mediaindonesia.com/read/detail/116728-dana-desa-bisa-genjot-konsumsi
Suescún, Rodrigo. 2007. The Role of Fiscal Policy in Human Development and Growth. World Bank. Working Paper
Widodo, Slamet, Adhi Prasetyo S.W., Marihot Nasution, Fajri Ramadhan. 2017. Mengejar Ketertinggalan: Pembangunan Daerah Tertinggal. Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI
World Bank. 2015. “Indonesia Economic Quaterly, December 2015”. World Bank
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Marihot Nasution, Ade Nurul Aida
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Budget is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Permissions beyond the scope of this license may be available at https://ejurnal.dpr.go.id/index.php/jurnalbudget/index.
