Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Paska Berlakunya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
DOI:
https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i1.120Kata Kunci:
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UU Cipta Kerja, pemberdayaan, meningkatkan level UMKMAbstrak
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah sebelas pasal, menambah sembilan belas pasal baru, dan menghapus satu pasal dari tiga Undang-Undang. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 20 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Undang-Undang Nomor 38 tentang Jalan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan UMKM pasca berlakunya UU Cipta Kerja dan tantangan apa saja yang dihadapi pemerintah dalam pemberdayaan UMKM guna meningkatkan level pelaku UMKM di Indonesia. Metode penelitian dikembangkan dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka yang mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, melalui pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis yang diklasifikasikan menurut urutan permasalahan yang teridentifikasi. Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa perbaikan yang harus dilakukan pemerintah terkait dengan kriteria UMKM, tersedianya single database, integrasi pengelolaan UMKM, kemitraan, akses perizinan usaha, fasilitasi pembiayaan dan insentif fiskal, Khusus Alokasi Dana, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM.
Referensi
Antoni Putra. 2020. Penerapan Omnibus law dalam Upaya Reformasi Regulasi,Jurnal Legislasi Indonesia,Vol. 17 No. 1.
Benny Soetrisno. 2021. Ada UU Cipta Kerja, UMKM Masih Susah Dapat Pembiayaan Ekspor, dimuat dalam https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1365783-ada-uu-cipta-kerja-umkm- masih-susah-dapat-pembiayaan-ekspor
Byarwati, Anis. Rendahnya Realisasi DAK 2017-2019 Jadi Sorotan. Dimuat dalam https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32214/t/Rendahnya+Realisasi+DAK+2017- 2019+Jadi+Sorotan
Deny Dwi Hartomo dan Hartono. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta, Jurnal Bisnis dan Manjemen, Vol. 14 No. 1, Tahun 2014.
Fakultas Hukum UGM. 2020. Kertas Kebijakan, Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Global Entrepreneurship Monitoring (GEM). 2021. Global Report 2020/2021. London: Global Entrepreneurship Research Association.
Hadi, Yonathan Setianto. 2014. Postur APBN Indoensia. Jakarta: Dirjen Anggaran Kemenkeu.
Hartomo, Deny Dwi dan Harton. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta. Jurnal Bisnis dan Manejemen, Vol. 14 No. 1.
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Kemenko Perekonomian. 2020. Naskah Akademis RUU tentang Cipta Kerja.
Kemenkop UKM, 2020. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB), dimuat dalam https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002_SANDINGAN_DATA_UMKM_2 018-2019.pdf
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Priyono, Nuwun, dkk. 2017. Deskripsi dan Permasalahan Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM).
Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan, Vol 2 No 2.
Pusat Kajian Anggaran. 2021. Alternatif Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Indonesia.
Pusat Kajian Anggaran. 2022. Tantangan Kebijakan Kewajiban 40% Belanja Produk UMKM dan Koperasi. Budget Issue Brief Vol. 2, Ed.7.
Rasbin. 2019. Strategi Meningkatkan Ekspor Produk-Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Sleman dan Kota Surabaya. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 24 No. 3.
Setiawan, 2017. Inkonsistensi Pengaturan Dalam Pelaksanaan Kewenangan dan Biaya Pemberian Izin Usaha Mikro. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 14 No. 3
Sanggrama, Erlangga Budi, dkk. 2020. Sebuah Solusi untuk UMKM Indonesia. Jurnal Akuntansi.
Vol. 12 No 1.
Sihombing. 2018. Kebijakan Afirmatif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bidang Kekayaan Hak Intelektual. Jurnal Rechtsvinding Vol 7
Sirait dan Prasetyo. 2021. Desain dan Tantangan Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM, Analisis RUU tentang APBN, Pusat Kajian Anggaran 2021.
TNP2K. 2021. Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Jakarta : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
UMKM Gencar Rambah Digital, KPPU Antisipasi Kemitraan Palsu. 2021. Dimuat dalam https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/6011404436097/umkm-gencar-rambah-digital- kppu-antisipasi-kemitraan-palsu
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Yasir Mochtar Arifin. 2019. Tesis: Kewenangan Ideal Lembaga Penegak Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2022 Adhi Prasetyo Satrio Wibowo
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Budget is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Permissions beyond the scope of this license may be available at https://ejurnal.dpr.go.id/index.php/jurnalbudget/index.
Pernyataan Etika
