TINJAUAN KRITIS ANGGARAN KETAHANAN PANGAN DAN IMPOR KOMODITAS BERAS MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Achmadudin Rajab

doi:10.22212/jbudget.v8i1.149

Penulis

Achmadudin Rajab Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

DOI:

https://doi.org/10.22212/jbudget.v8i1.149

Kata Kunci:

anggaran ketahanan pangan, Impor Pangan Komoditas Beras, luas panen, produktivitas, produksi

Abstrak

Meski anggaran ketahanan pangan meningkat, pasokan komoditas beras selalu bergantung pada impor. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan anggaran ketahanan pangan dengan impor beras dan luas panen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan korelasi Spearman. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu anggaran ketahanan pangan, harga beras, impor beras, luas panen, produktivitas, dan produksi komoditas beras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran ketahanan pangan mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap impor beras dan luas panen. Kedua, anggaran ketahanan pangan mempunyai hubungan positif dan tidak signifikan terhadap harga beras dan produksi beras. Ketiga, impor beras mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap harga beras. Keempat, masih terjadi sengketa data antar instansi pemerintah dalam menentukan kebijakan impor beras. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya, yaitu pertama, urgensi anggaran ketahanan pangan untuk pemerataan peningkatan produktivitas. Kedua, urgensi pemerintah memetakan sebaran kapasitas produksi beras.

Referensi

BPS. (2022). Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Per Provinsi. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS).

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). (2023). Hambatan dalam Mewujudkan Konsumsi Pangan yang Lebih Sehat: Kasus Kebijakan Perdagangan dan Pertanian. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS).

Riadi, Edi. (2016). Statistika Penelitian. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Alan, Muhammad Fikri. (2019). Kebijakan Impor Beras di Indonesia. Jurnal Yuridis, 6(1), 40.

Fabian Pratama Kusumah. (2019). Ekonomi Politik dalam Kebijakan Impor Beras: Membaca Arah Kebijakan Pemerintah 2014-2019. Jurnal Ilmu Politik, 10(2), 145-148.

Hasanah, Lutfianasari. (2022). Analisis Faktor-Faktor Pengaruh Terjadinya Impor Beras di Indonesia Setelah Swasembada Pangan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, 1(2), 57.

Khoiriyah et al. (2018). Impor Beras Dalam Kebijakan Hukum Ekonomi Islam: Keinginan Atau Kebutuhan. Jurnal Al-Qardh, 3(2), 129.

Rismudarti. Disharmoni Kebijakan Impor Beras Thailand ke Indonesia Tahun 2014-2018. JOM FISIP, 8(1), 8.

Satria, Bima. (2017). Peningkatan Produktivitas Padi Sawah (Oryza sativa L.) Melalui Penerapan Beberapa Jarak Tanam dan Sistem Tanam. Jurnal Agroekoteknologi, 5(3), 636.

Sulistyorini dan Tri Sunaryanto, Lasmono. (2020). Dampak Efisiensi Usahatani Padi Terhadap Peningkatan Produktvitas. Jambura Agribusiness Journal, 1(2), 49.

Zuhri, Mursid. (2018). Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Pantura Jawa Tengah (Studi Kasus Kabupaten Brebes). Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, 16(1), 123.

Zulkarnaini et al. (2018). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Padi Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan, Ekonomi dan Sosial Budaya di Desa Jatibaru Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak. Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia 5(1), 38.

BBC. (2021). Pemerintah canangkan impor beras di tengah panen raya, petani: itu menyakitkan. Diperoleh tanggal 26 Maret 2023, dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56336972.

Prasetyo, Arief. (2023). Ungkap Alasan Kembali Impor Beras, Bapanas: Apakah Mau Membiarkan Stok Bulog Nol?. Diperoleh tanggal 27 Maret 2023, dari https://money.kompas.com/read/2023/03/28/111000226/ungkap-alasan-kembali-impor-beras-bapanas--apakah-mau-membiarkan-stok-bulog?page=all.

Bulog. (2022). Beras Impor Perkuat Cadangan Beras Pemerintah. Diperoleh tanggal 28 Maret 2023, dari https://www.bulog.co.id/2022/12/26/beras-impor-perkuat-cadangan-beras-pemerintah/.

Gusti. (2022). UGM Soroti Kebijakan Pupuk Bersubsidi Belum Tepat Sasaran. Diperoleh tanggal 29 Maret 2023, dari https://ugm.ac.id/id/berita/22716-ugm-soroti-kebijakan-pupuk-bersubsidi-belum-tepat-sasaran.