TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN DANA DESA

Authors

  • Slamet Widodo Pusat Kajian Anggaran
  • Rastri Paramita Pusat Kajian Anggaran

DOI:

https://doi.org/10.22212/jbudget.v2i2.69

Keywords:

Village Fund, The formula of Village Fund, Equity, Justice of Village Fund

Abstract

The share of village funds distribution with a proportion of 90:10, which refers to the Minister of Finance Regulation Number 93 of 2015, inclines to still not convene the principles of justice for most needed villages, especially from the indicator of the number of poor and the status of village progress. Since its implementation beginning in 2015, the village funds have not been able to improve the welfare of the villagers as reflected in the high rates of rural poverty and rising gap levels. Moreover, the data of Desa Membangun Index shows that almost 62 percent of villages comprise of very less and less dveloped villages. These villages are in fact still not getting a larger priority than better-performing villages. In future, the village fund policy should place these villages as the main priority of allocation by considering the variables of the poor and the progress of the village. On the other hand, villages should be given greater flexibility in determining their priorities according to their needs.

References

Adisasmita, Rahardjo. (2006). Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Article 33 Indonesia. “Formula Dana Desa: Sudahkah Mengatasi Kesenjangan Antarwilayah?”. Catatan Kebijakan No.13, November 2016.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2012). Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 2012. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2016, “Pokok-Pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016”.

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Bekerjasama dengan Bappenas dan Pemerintah Australia, 2017. Analisis Kebijakan Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan.

KPK. 2015. KPK Temukan 14 Potensi Persoalan Pengelolaan Dana Desa. Diakses dari https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2731-kpk-temukan-14-potensi-persoalan-pengelolaan-dana-desa

Kementerian Keuangan, “Kebijakan Umum Dana Desa”, disampaikan pada sosialisasi dana desa tanggal 28 April 2015

Kementerian Desa PDTT. 2016. Permendesa Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun

Lewis, B. D. (2015). Decentralising to Villages in Indonesia: Money (and Other) Mistakes.Public Administration and Development, 35(5), 347–359. doi:10.1002/pad.1741

Peraturan Menteri Keuangan nomor 93 tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa. Kementerian Keuangan.

Permendesa Nomor 02 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

Tribunews. 2015. Kemendes Minta Formula Alokasi Dana Desa Diubah Jadi 60:40. Diakses dari https://ekbis.sindonews.com/read/1070277/34/formula-alokasi-dana-desa-harus-diubah-1450360859

Published

27-12-2022

How to Cite

Widodo, S., & Paramita, R. (2022). TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN DANA DESA. Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara, 2(2), 146–166. https://doi.org/10.22212/jbudget.v2i2.69

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>